BeritaSosialisasi

Sosialisasi Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 dan Pengenalan Aplikasi eLHKPN

0 Comments
321
2017-04-26

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 dan Pengenalan Aplikasi eLHKPN di Ruang Auditorium Gedung KPK Kav. C1 (Jakarta,10/04/2017) kepada seluruh K/L dan BUMN sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan Penyelenggara Negara. 

Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mensosialisasikan perubahan yang terjadi sebagai pengganti Keputusan KPK 07 tahun 2005 menjadi Peraturan KPK 07 tahun 2016, dimana terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam pelaporan LHKPN dan eLHKPN memiliki prinsip 3M yaitu, Mudah, Murah, dan Manfaat.

Setiap penyelenggara negara diwajibkan menyampaikan LHKPN (Wajib LHKPN) pada periode tertentu sesuai dengan ketentuan. Pada peraturan KPK 07 tahun 2016, batas waktu penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang berdasarkan periode perubahan jabatan, saat pertama kali menjabat atau pensiun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun. Dan untuk penyampaian LHKPN yang berdasarkan Periode Berkala (Periodik) setiap setahun sekali, batas waktunya adalah tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Manfaat pelaporan harta kekayaan adalah sebagai instrumen manajemen SDM, instrumen pengawasan dan instrumen akuntabilitas.
Sobat Biro Kepegawaian Patuh LHKPN

Related Articles: Pelajari Penyamakan Di BBKKP Untuk Pengembangan Wirausaha Bidang Kulit
Alat Tenun Bukan Mesin

Your email address will not be published.

Hubungi Kami

Ged. Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lt. 8, Jakarta 12950
+62 525 2203
Fax

Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian.