Reformasi Birokrasi
Kementerian Perindustrian RI

"Kementerian Perindustrian sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Dengan Reformasi Birokrasi diharapkan akan terbangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, profesional, produktif, kompeten, akuntabel, transparan, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. "

Ujian Dinas

Diakses : 2835 kali

DASAR HUKUM.

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo Undang - Undang No. 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
3. Pengecualian Ujian Dinas, Keputusan Menpan Nomor 11/Menpan/1988 Jo. SE Kepala BAKN Nomor: 11/SE/1988, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984
4. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan 193/SEKLAN/1981
5. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian

LINGKUP BAHASAN.

1. Ujian Dinas Tngkat I.
2. Ujian Dinas Tingkat II.

Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil

1. Ujian Dinas Tingkat I
a. Telah Menduduki Golongan Ruang II/d, sekurang-ku rang nya 2 ( dua ) Tahun
b. Tidak sedang dalam Keadaan sebagai berikut :

a). Diberhentikan Sementara
b). Menerima Uang Tunggu
c). Cuti diluar Tanggungan Negara
d). Menjalankan Hukuman disiplin

c. Ujian Dinas Tingkat I Jumlah Nilai Tertimbang ( NT ) 65, Nilai Prestasi ( NPR ) , Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70 dan Nilai Prestasi ( NPR ) lainnya serendahrendahnya 40 Tahun

2. Ujian Dinas Tingkat II
a. Telah menduduki ke golongan ruang III/d sekurang-ku rang nya 2 (dua) tahun
b. Tidak dalam keadaan :

a). Diberhentikan sementara
b). Menerima Uang Tunggu
c). Cuti Diluar Tanggungan Negara
d). Menjalankan Hukuman Disiplin

c. Ujian Dinas Tingkat II, Jumlah Nilai Tertimbang ( NT ) 70 dan Nilai Prestasi (NPR) ,Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70 dan Nilai Prestasi (NPR) lainnya serendahrendahnya 40.

3. Pelaksanaan Ujian Dinas di Pusat
a. Biro Kepegawaian Mengirim Surat Edaran Ke Unit-unit Rencana Penyelenggara Ujian Dinas
b. Pimpinan Unit mengusulkan Calon Peserta
c. Biro Kepegawaian meneliti persyaratan peserta dan merekap nama- nama yang memenuhi syarat
d. Biro Kepegawaian menyiapkan Net Keputusan Panitia Ujian Dinas
e. Net Keputusan Panitia Setelah diteliti oleh Biro Hukum diteruskan ke Sekretaris Jenderal untuk ditanda tangani
f. Panitia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melaksanakan Ujian Dinas (Soal - soal bahan ujian dan lain – lain )
g. Panitia Ujian Dinas menyampaikan bahan-bahan ujian, serta memberitahu jadwal Ujian, tempat ujian kepada peserta melalui pimpinan unit peserta.
h. Khusus untuk peserta ujian Dinas Tingkat II sebelum Ujian Dinas diadakan Couching.
i. Pelaksanaan Ujian Dinas
j. Rapat Panitia menentukan ke Lulusan
k. Membuat dan menyampaikan STLUD ( Surat Tamat Lulus Ujian Dinas )

4. Pelaksanaan Ujian Dinas di Daerah ( Khusus Ujian Dinas Tingkat. I )
a. Kepala Balai Besar/Balai Industri/Unit Pendidikan sebagai Koordinator Unit Departemen Perindustrian di daerah yang mengusulkan Susunan Panitia Ujian Dinas ke Biro Kepegawaian dan jumlah peserta Ujian
b. Biro Kepegawaian meneliti usulan dan menyiapkan net Keputusan Pembentukan Panitia Ujian Dinas
c. Net Konsep Keputusan Ujian Dinas setelah diteliti di Biro Hukum diteruskan ke Sekretaris Jenderal untuk ditanda tangani atas nama Menteri
d. Keputusan Pembentukan Panitia Ujian disampaikan ke unit di daerah sebagai koordinator.
e. Panitia Ujian Dinas menyiapkan segala sesuatu dan melaksanakan Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lain – lain atau Pengecualian Untuk Ujian Dinas

1. Pengecualian dari Ujian Dinas

a. Yang memperoleh Kenaikan Pangkat Istimewa
b. Telah memperoleh Ijazah (S3) Doktor, Apoteker, Pasca Sarjana (S2), Spesialis (Ujian Dinas Tingkat I).
c. Telah memperoleh Akta IV atau S1 bagi pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) kurang dari 2 tahun jika akan dinaikan pangkatnya harus ikut dan lulus Diklat profesi Tingkat Dasar/Penyetaraan.
d. Telah Lulus dari Pendidikan / Latihan Jabatan Tertentu
e. Yang akan mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian
f. Menduduki Jabatan Fungsional
g. Lain-lain yang ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku

2. Cara Menghitung Nilai Tertimbang ( NT ) :

NT = NPR X MP

NT. Nilai Tertimbang
NPR. Nilai Prestasi yang diberikan
MP. Nilai Patokan yang ditetapkan dalam Surat Edaran BKN dan LAN

 
100


3. Peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan pertama pada ujian berikutnya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberi kesempatan menempuh Ujian Dinas oleh atasannya dapat mengajukan keberatan kepada atasan dari atasan langsungnya dan tembusan surat keberatan disampaikan kepada Kepala BKN.