Reformasi Birokrasi
Kementerian Perindustrian RI

"Kementerian Perindustrian sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Dengan Reformasi Birokrasi diharapkan akan terbangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, profesional, produktif, kompeten, akuntabel, transparan, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. "

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Yang Diperbantukan (KORPRI)

Diakses : 11517 kali

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
6. Surat Wakil BKN – WK 26-30/v.43-6/08
7. Keputusan BKN Nomor 59 Tahun 2003
8. Keputusan Nomor 53 Tahun 2001
9. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian

LINGKUP BAHASAN

1. Jabatan Struktural Eselon IV
2. Jabatan Struktural Eselon III
3. Jabatan Struktural Eselon II
4. Jabatan Struktural Eselon I

Persyaratan Untuk Pengangkatan Jabatan Struktural yang disamakan dengan Jabatan KOPRI

1. Jabatan Struktural Eselon IV.

a. Pangkat sekurang- kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, jenjang jabatan tersebut (Golongan ruang III/b )
b. Telah Lulus Diklat Penjenjangan
c. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Pendidikan, SLTA, diutamakan Sarjana atau sederajat
e. Memperhatikan Senioritas

2. Jabatan Struktural Eselon III.

a. Pangkat Sekurang-ku rang nya 1 ( satu ) tingkat dibawah pangkat awal, jenjang kepangkatan jabatan tersebut ( Golongan ruang III/d )
b. Telah lulus Diklat Penjenjangan
c. DP3 selama 2 ( dua ) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Diutamakan yang berpendidikan Sarjana / Sederajat
e. Memperhatikan Senioritas
f. Persetujuan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan

3. Jabatan Struktural ESELON II.

a. Pangkat sekurang-ku rang nya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, Jenjang Kepangkatan Jabatan Struktural ( Golongan ruang IV/b )
b. Telah Lulus Diklat Penjenjangan
c. DP- 3 selama 2 ( dua ) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Diutamakan yang perpendidikan Sarjana / Sederajat
e. Memperhatikan Senioritas
f. Persetujuan Kepala Unit yang bersangkutan.

4. Jabatan Struktural ESELON I

a. Pangkat sekurang-ku rang nya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat awal, Jenjang Kepangkatan Jabatan tersebut ( Golongan ruang IV/c )
b. Telah Lulus Diklat Penjenjangan
c. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Diutamakan Perpendidikan Sarjana atau Sederajat
e. Memperhatikan Senioritas
f. Persetujuan Presiden

5. Persyaratan Lainnya

a. Pemahaman dan Penguasaan Peraturan dan Kebijaksanaan , serta Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban
b. Memiliki Kemampuan Teknis dan Managerial
c. Kemampuan Memotivasi diri dari bawahan
d. Sehat Jasmani dan Rohani
e. Memiliki Sikap dan Perilaku yang baik

Prosedur Pengusulan untuk jabatan Struktural

1. Usulan dari unit di lingkungan Departemen Perindustrian
2. Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan persyaratan dengan membuat Rekapitulasi
3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat ) menyidangkan dengan melakukan penilaian para calon pejabat yang diusulkan untuk mutasi Eselon II, III, IV Antara Lain :

1. Biro Kepegawaian menyiapkan Net/Konsep Keputusan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural,
2. Keputusan Mutasi Jabatan Eselon III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Atas nama Menteri.
3. Keputusan Mutasi Jabatan Eselon II ditandatangani oleh Menteri Perindustrian
4. Usulan untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Eselon I, Diajukan oleh Menteri kepada Presiden dan diolah oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nasional.
5. Keputusan Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Eselon I ditanda tangani oleh Presiden